KDEI Taipei kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) upaya peningkatan pelindungan PMI di Taiwan. Rakor dihadiri oleh 23 Depnaker di Taiwan serta perwakilan dari WDA. Tujuan utama pelaksanaan rakor adalah untuk meningkatkan pelindungan kepada PMI di Taiwan melalui kecepatan dalam memberikan layanan terhadap PMI. Rakor juga menganugrahi 5 (lima) Depnaker terbaik atas sinergitas dan dedikasi dalam penanganan kasus PMI yakni dari Changhua County, Hsinchu City, New Taipei City, Pingtung County, dan Taoyuan City.

Rakor yang digelar pada 3 November 2023 ini merupakan kali ketiga. Pada dua kesempatan sebelumnya, rakor diadakan di Taipei dan Taichung. Adapun pada rakor kali ini, kembali diadakan di Taichung.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala KDEI Taipei, Zulmartinof menyampaikan, menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama untuk dapat merumuskan program/ kegiatan yang tepat untuk dapat menekan jumlah permasalahan PMI di Taiwan, dan menentukan upaya-upaya pelindungan PMI melalui pelayanan penyelesaian permasalahan yang efektif.

“Kolaborasi program dan kegiatan KDEI Taipei – BLA (Depnaker) serta semua stakeholder terkait di Taiwan termasuk organisasi masyarakat dan NGO (Non Government Organization) merupakan hal yang mutlak,” terangnya.

Rakor kali ini mengusung tema “Upaya peningkatan pelindungan PMI di Taiwan melalui kecepatan dalam pemberian pelayanan terhadap PMI”. Tema dipilih berdasarkan pengalaman di lapangan dalam menerima pengaduan PMI. Berdasarkan data Ministry of Labor Taiwan, sampai dengan akhir September 2023, jumlah PMI di Taiwan sebanyak 267.194. Jumlah pengaduan tahun lalu yang ditangani KDEI Taipei sebanyak 598 kasus, dan saat ini ini jumlah pengaduan sudah diangka 400-an, dengan tingkat penyelesaian lebih dari 88 %. Umumnya pengaduan didominasi oleh klaim asuransi, pekerjaan tidak sama dengan PK, meninggal, sakit, tidak harmonis dengan pengguna, dll. Selain itu masih maraknya PMI kaburan yang saat ini jumlahnya sekitar 26 ribuan.

Senior Executive Officer WDA Hu Hsing Yeh menyampaikan, pekerja Indonesia sangat disukai oleh orang Taiwan. Pihaknya mengucapkan terima kasih karena pekerja Indonesia membantu meningatkan perekonomian Taiwan. Pihaknya menambahkan, pada bulan Agustus 2023, Pemerintah Taiwan dan Indonesia telah mengadakan rapat di Indonesia. Dengan hasil kami harapkan pekerja dapat bekerja lebih lama di Taiwan dan yang sudah kembali ke Indonesia dapat bekerja kembali di Taiwan. Dan dalam rapat tersebut kedua belah pihak juga sepakat untuk membuka sektor pertanian. “Berkaitan dengan percepatan dalam pemberian pelayanan, kami sudah menempatkan seluruh petugas untuk melayani pekerja, kita juga melakukan inspeksi ke tempat kerja jika ada majikan yang tidak mengetahui kebijakan ini,” jelasnya. Upaya pelindungan yang lain, antara lain saluran pengaduan melalui 1955, pelayanan di bandara, serta saluran Line dalam berbagai bahasa.

Dalam rakor juga mengemuka sejumlah usulan dan masukan. Antara lain, Perjanjian Kerja (PK) harus diperbarui karena isinya sudah tidak relevan dengan situasi saat ini dan kurang menguntungkan bagi para Pekerja Migran Indonesia sehingga Depnaker mengalami kesulitan dalam penanganan permasalahan. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih meluas dan up to date terkait dengan peraturan ketenagakerjaan di Taiwan bagi PMI baru maupun PMI yang sudah ada di Taiwan. Saran lain, perlu adanya evaluasi terhadap bursa kerja dalam membantu PMI dalam mencari pemberi kerja yang baru agar fungsi bursa kerja kembali optimal dan mengurangi angka kaburan dan jual beli job. Masukan lainnya, perlunya edukasi kepada PMI dan pemberi kerja terkait dengan waspada terhadap penipuan, seperti peluang kerja, penggunaan rekening pribadi dan lain sebagainya.

KDEI Taipei bekerja sama dengan Depnaker akan melakukan sosialisasi lebih massive terkait aturan ketenagakerjaan di Taiwan baik sebelum PMI berangkat maupun selama PMI bekerja di Taiwan, kewaspadaan terhadap penipuan, dan kebijakan-kebijakan terbaru lainnya. Rapat koordinasi akan dilaksanakan kembali pada tahun depan (*).